Ratusan pegawai honorer atau resminya disebut Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Badan Perpustakaan Daerah (Bapusipda) Kutai Timur (Kutim) sudah empat bulan belum digaji. Sampai Desember ini, mereka baru menerima honor hingga Juni lalu.
Mengenai alasannya, apakah dampak defisit APBD, atau seperti apa, Budi mengaku tidak tahu. “Anggaran kami untuk membayar TK2D senilai Rp 4 miliar. Tahun ini, baru cair Rp2 miliar,” ungkap Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kutim, Budi Santoso, belumlama ini.
Diterangkan, honor TK2D di kota Rp1,1 juta per bulan, sedangkan desa Rp1,3 juta. “Banyak masyarakat desa yang kita rekrut sebagai TK2D. Mereka menjaga dan mengelola perpustakaan desa,” tuturnya.
Masalah lainnya yang tak kalah jadi beban pikirannya yakni nasib TK2D jika Badan Perpustakaan dihapus. Apalagi mulai tahun depan, Pemkab hanya akan memberi dana operasional Rp1 miliar per instansi. “Kalau mereka diputus kontraknya, maka masalah baru akan muncul adalah aset, baik buku maupun perpustakaan yang tersebar di desa-desa,” imbuhnya.
Karena beberapa tahun lalu, Gubernur Awang Faroek telah membangunkan perpustakaan di desa-desa. Karena prinsipnya, perpustakaan itu adalah gudang ilmu bagi semua lapisan masyarakat.
“Bukan hanya Pemprov, tapi Pemerintah Kutim juga ikut membangun perpustakaan itu. Termasuk mengisi buku-bukunya. Kalau kontrak TK2D tidak diperpanjang, maka buku dan aset gedung tentu akan mubazir,” tandasnya.
Miris
0 Komentar
Penulisan markup di komentar