Pendidikan Islam Pada Madrasah
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tidak bisa dipungkiri bahwa gelombang moderenisasi dan globalisasi budaya telah meruntuhkan sekat-sekat kultural, etnik, idiologi dan agama. Mobilitas social ekonomi pendidikan, dan politik menciptakan keragaman dalam relasi-relasi keragaman. Kini, cukup sulit menemukan komunitas-komunitas sosial yang homogen dan monokultur.
Fenomena multikultural sudah menjadi bagian dari imperatif peradaban manusia. Multikulturalisme melingkupi pluralitas ras,etnik, jender, kelas, dan agama bahkan sampai pilihan gaya hidup.
Konsep ini setidaknya bertumpuh pada dua keyakinan. Pertama,secara sosial semua kelompok budaya dapat di reperentasikan dan hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Kedua, diskriminasi dan resisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnik dan pengetahuan budaya-budaya lain, Untuk itu wawasan dan gagasan multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam segala pendidikan.
Sejujurnya, konsep pendidikan yang pernah diterapkan di negara ini masih jauh dari harapan. Keberadaan sistem seperti Madrasah sendiri sudah cukup lama. Sayangnya, sebaik apapun sistem itu tetap saja tidak mampu 'menularkan'. Singkat saja, sistem pendidikan seharusnya mengarahkan anak didiknya untuk bisa berpikir dewasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, dan Insya Allah untuk bangsa ini. Dewasa yang dimaksudkan di sini, bukan sekedar bisa membedakan mana yang salah atau benar, tapi juga bisa mendahulukan mana yang menjadi kepentingan banyak orang dan kepentingan kelompok/pribadi. Saya akui, tidak mudah untuk mencapai harapan tersebut.
Secara operasional, pembinaan bangsa dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan guna memberikan prespektif, interpretasi dan warna lokal atas jalannya sejarah bangsa ini. Dengan memberikan identitas sejarah kepada penduduk lokal, masyarakat merasa mendapat tempat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) sebagai salah satu unsur pendidikan nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Peranan yang penting itu seirama dengan derap langkah pembangunan.Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat tugas madrasah adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh guna memasuki era otonomi daerah dan otonomi pendidikan.
Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar kita dapat memasuki era globlalisasi yang penuh dengan persaingan. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningakat kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.
Sekaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka tulisan ini akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh panitia yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut ;
1. Bagaimana Madrasah dan pendidikan agama Islam mengaktualisasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Bagaimana kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah?
3. Apa peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme?
C. TUJUAN
Adapun tujuan pembutan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Madrasah dan pendidikan agama Islam mengaktualisasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat
2. Untuk mengetahui kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah
3. Untuk mengetahui peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme
4. untuk memenuhi tugas mata kuliah selekta pendidikan yang diberikan kepada kami.
BAB II
PEMBAHASAN
Adapun visi dari madrasah dan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, berilmu, terampil dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.Sedangkan misinya adalah menciptakan lembaga yang islami dan berkwalitas, menjabarkan kurikulum yang mampu memahami kebutuhan anak didik dan masyarakat, menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompotensi dalam bidangnya dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berprestasi.
Berkaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka kami akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh pemerintah yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendidikan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya.
A. Kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama dimadrasah
Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama (Arief Subhan; 2005). Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan output-output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Karena sebelumnya eksistensi lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang Departemen Pendidikan Nasional Yang ada justru sebaliknya, madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.[1]
Sebelum di jelaskan hal-hal apa saja yang di lakukan oleh Depag dalam memajukan sekolah agama dan madrasah kiranya perlu di jelaskan posisi pendidikan Agama dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam telah lama eksis di bumi nusantara ini sejak masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai cukup berperan dalam mencerdaskan bangsa.
Pendidikan Islam sebagai lembaga di akuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara ekplisit. Sebagai mata pelajaran di akuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di berikan pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Lalu berikutnya Pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.
Untuk melihat eksistensi pendidikan Islam dalam ketiga kategori itu dalam UU No. 20 tahun 2003 baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :[2]
Pendidikan Islam sebagai Lembaga baik MI, MTs, MA atau MAK atau Perguruan Tinggi diatur dalam pasal 17 dan Pendidikan keagamaannya diatur dalam pasal 30. Pendidkan Islam sebagai mata pelajaran dapat dilihat dalam pasal 36 ayat
Adapun pendidikan Islam sebagai nilai pada hakikatnya adalah nilai yang membawa nilai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk , demokratis, egalitarian, dan humanis.
Berangkat dari kondisi diatas akan jelas sekali bahwa eksistensi Pendidikan Agama Islam di madrasah sangat jelas dan dapat dirasakan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memperdayaan dan sekaligus pengembangan Pendidikan Islam secara terus menerus. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam pembinaan Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pemerataan pendidikan, diarahkan untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun).
2. Peningkatan Mutu Pendidikan diseluruh jenjang pendidikan, baik ditingkat MI maupun MTs dan sertapeningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam disekolah Umum.
3. Efektifitas dan efisiensi artinya penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dengan memanfaatkan biaya yang minimal.[3]
Adapun dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaannya adalah dengan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pendidik. Dalam kacamata Departemen Agama setidaknya ada empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama , kompetensi keilmuan, Kedua, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manjerial dan keempat adalah kompetensi moral akademik dimana ia mesti menjadi contoh panutan bagi anak didik dan masyarakat. [4]
Jika pengembangan dan pemberdayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sistem pendidikan dan menggunakan pendekatan sistem maka, akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:[5]
1. Menyeimbangkan ketidaktentuan
2. Meningkatkan penghematan operasi-operasi
3. Memusatkan diri dari tujuan
4. Menyediakan fasilitas bagi control.
Selain dari masalah pendidik juga dilakukan pemberdayaan sarana dan fasilitas, pengkajian kurikulum yang selama ini dianggap masalah yang tak pernah kunjung selesai. Selain itu, pembinaan bersifat struktural dan kultural. Tampaknya secara kultural Depag masih mengalami kendala yang sangat serius dimana umat Islam dan masyarakat luas belum memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah di lingkungan Depag dengan asumsi bahwa pendidikan di lingkungan agama kurang berbobot. Tantangan ini memang cukup menarik, tapi dengan semangat yang tidak kunjung menyerah Depag terus melakukan upaya-upaya dan terobosan terus-menerus.[6]
B. Peran dan Fungsi Departemen Agama
Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan agama di sekolah dan madrasah tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selain UU No. 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Depag berpedoman kepada KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yakni pada pasal 2 dijelaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai beerikut : “ Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.”[7]
Adapun tugas dan fungsi bidang yang mengurusi pendidikan adalah Mapenda sebagaimana di sebut dalam pasal 31 yang menjelaskan sebagai berikut : “Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di Bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan serta sekolah luar biasa”.
Pada pasal 32 menjelaskan fungsi Bidang Mapenda, pada pasal 33 seksi-seksi yang terdapat dalam Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum. Pada pasal 34 penjelasan tugas dari seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diatas. Pada pasal 35 Tugas Pekapontren dan Penamas. Pada pasal 36 penjelasan tugas dari Pekapontren dan Penamas tersebut. Selanjutnya pada pasal 37-50 tentang pembagian seksi dan tugas dari bidang Pekapontren dan Penamas.[8]
Sejalan dengan modernisasi ekonomi dan politik orde baru ( ali dan effendi 1986 ) depag kemudian melamsirkan sejumlah langkah-langkah dalam modernisasi pendidikan islam. Dan madrasah kemudian menjadi sasaran utama kebijakan pendidikan depag, sehingga ia mengalami suatu proses pergeseran. Madrasah terus berkembang menjadi sekolah islam dibawah naungan depag.[9]
Proses ini bermula ketika depag yang saat itu dipimpin oleh Mukti Ali ( 1923-2004 ) berusaha lebih inisiatif menjadikan madrasah bagian dari pendidikan nasional. Setelah melalui proses panjang, usaha depag di bawah mukri ali melahirkan surat keputusan bersama ( SKB ) menteri agama,menteri kebudayaan dan pendidikan, dan menteri dalam negeri yang lebih dikenal dengan SKB 3 menteri no.6 tahun 1975 dan no. 037/ U/ 19975.
Dalam SKB 3 menteri tersebut digaris bawahi 3 poin adalah sebagai berikut :
1. Agar madrasah, dalam semua jenjang , dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat.
2. Agar lulusan madrasah dapat melanjukan kesekolah umum setingkat dan lebih atas.
3. Kurikulum yang diselenggarakan madrasah terdiri dari 70 % pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama.[10]
Memang baik jika para pengelola teknis dan administrtif madrasah kita disadari dengan niat ibadah dan keiklasan, namun demikian jangan menghilangkan mutu profesionalisme yang semakin menuntut kopetensi. Dengan semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyrakat kita makin terpengaruh oleh hasil-hasil iptek yang pada prinsipnya memberikan kenikmatan hidup dalam segala bidang kehuidupan bernegara.[11]
Untuk kedangkalan pengetahuan agama lulusan madrasah, Menteri Agama Munawir Sadzali mencoba menawarkan MAPK ( Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan/atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan menteri Agama Tarmizi Taher Mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon ” madrasah sebagi sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non-madrasah. Kebijakan ini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya.bahkan Malik Fajar Memantapkan eksistensi madraasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam penigkatan kualitas madrasah, yaitu (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah ; (3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi.[12]
Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah RI. Keseriusan itu diwujudkan dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu hal yang sangat penting untuk dilihat dari undang-undang tersebut adalah ditetapkannya standar nasional pendidikan yang mencakup antara lain sarana dan prasarana pendidikan sebagai acuan pengembangan pendidikan. Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpusatakaan. Dengan demikian, per-pustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan mempe-ngaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.[13]
C. Merespon Tantangan Globalisasi
Sebelum mengalami perkembangan seperti sekarang ini, madrasah hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun sejak mulai mengadopsi sistem pendidikan moderen yang berasal dari Barat sambil tetap mempertahankan yang sudah ada dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung iklim pembelajaran siswa dan pengajaran siswa, madrasah (atau sekolah Islam) sekarang sudah sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi madrasah sekarang ini sudah banyak yang menjalankan dengan apa yang disebut sebagai English Daily. Semua guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar harus berbicara dalam bahasa Inggris. Madrasah seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam Al-Azhar, sekolah Islam Al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh diantaranya. [14]
Kemampuan bahasa asing yang bagus di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, di beberapa madrasah dan sekolah Islam itu kemudian tidak hanya memberikan pengetahuan bahasa Inggris saja. Lebih dari itu, pengetahuan bahasa asing lainnya juga absolut diajarkan oleh madrasah seperti bahasa Arab misalnya. Atau bahasa Jepang, Mandarin dan lainnya pada tingkat Madrasah Aliyah.
Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan bahasa asing kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah.
Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya. Dari pendidikan keterampilan nantinya diharapkan akan berguna ketika para siswa lulus dari madrasah. Karena jika sudah dibekali dengan pendidikan keterampilan, ketika ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas misalnya, maka siswa dengan bekal keterampilan yang sudah pernah didapatnya ketika di madrasah tidak akan kesulitan lagi dalam upaya mencari pekerjaan.
Jadi, kiranya penting bagi madrasah untuk mengembangkan pendidikan keterampilan tersebut. Sebab, dengan begitu siswa akan langsung dapat mengamalkan ilmunya setelah lulus dari madrasah atau sekolah Islam. Namun semua itu tentunya harus dilakukan secara profesional.[15]
Dengan adanya pendidikan keterampilan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah, lulusan madrasah diharapkan mampu merespon tantangan dunia global yang semakin kompetitif. Dan nama serta citra madrasah juga tetap akan terjaga. Karena ternyata alumni-alumni madrasah mempunyai kompetensi yang tidak kalah kualitasnya dengan alumni sekolah-sekolah umum.
D. Madrasah di Era Modern
Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan (Haedar Nashir, 1999) dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang.
Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap sudah fasilitas didapat. Ma'had Al-Zaitun yang berlokasi di daerah Haurgelis (sekitar 30 KM dari pusat kota Indramayu), yang baru berdiri pada tahun 1994, juga telah menjadi incaran masyarakat modern kelas menengah ke atas, bahkan sebagian muridnya berasal dari negara-negara sahabat, seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dengan demikian, model pendidikan madrasah di lingkungan pesantren telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi.
Model-model pondok pesantren modern seperti itu, kini telah bermunculan di berbagai daerah. Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal misalnya, juga ada pondok pesantren "Darul Amanah" yang mengutamakan penguasaan bahasa asing yakni Bahasa Arab dan Inggris. Pondok Pesantren yang didirikan oleh para alumni Pondok Pesantren Modem Gontor Ponorogo pada tahun 1990 itu telah menampung sekitar 1300 santri (siswa).
Melihat kenyataan seperti itu, tuntutan pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan madrasah di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam (Al-Abrasyi, 1970; Jalaluddin dan Said, 1996).
Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran P-4) telah melahirkan elit politik yang tidak mampu tampil sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) bahkan memberikan kesan korup dan membodohi rakyat. Kegiatan penataran dan cerdas cermat P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) tidak lebih dari aktivitas ceremonial karakteristik. Disebut demikian karena kegiatan tersebut telah meloloskan para juara dari peserta yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para peserta penataran atau cerdas cermat P-4 berlomba-lomba menghafal butir-butir Pancasila tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini (Dradjat, 1971).
Setelah kebobrokan moral dan mental merebak dan merajalela, orang baru bangun dan sadar bahwa pendidikan moral yang selama ini dilakukan lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan yang lahir atas restu regim yang berkuasa. Upaya pembinaan moral yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.
Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956) yang dikenal dengan nama Taxonomy of Educational Objectives, yang mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAl (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance) seorang alumni Madrasah, bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Karena itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik. Bagi lembaga pendidikan "Madrasah", kedua standar keberhasilan (output dan outcome) yang mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat dipisahkan. Di samping Madrasah mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994). Itulah nilai plus madrasah dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek kognitif).
DAFTAR PUSTAKA
________________________________________
[1] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau :Khoirul Umam, Madrasah dan Globalisasi
[2] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[3] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau :Khoirul Umam, Madrasah dan Globalisasi
[4] ibit
[5] http://seekemal.wordpress.com/eksistensi-madrasah-dalam-system-pendidikan-nasional/ atau Dra. Hj Zulachah Ahmad Eksistensi Madrasah Dalam System Pendidikan Nasional
[6] http://seekemal.wordpress.com/eksistensi-madrasah-dalam-system-pendidikan-nasional/ atau Dra. Hj Zulachah Ahmad Eksistensi Madrasah Dalam System Pendidikan Nasional
[7] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[8] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[9] Jajat baharudi, Muslim modern: peta pendidikan Indonesia, ( Jakarta : PT rajaGrafindo persada, 2006 ) hal 65
[10] Ibit 66
[11] Djamaludin, kapita selekta pendidikan islam, hal 25
[12] http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/sejarah-perkembangan-kurikulum-bahasa-arab-di-madrasah-sekolah
[13] http://www.kampusislam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=198
[14] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026
[15] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026
Konsep ini setidaknya bertumpuh pada dua keyakinan. Pertama,secara sosial semua kelompok budaya dapat di reperentasikan dan hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Kedua, diskriminasi dan resisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnik dan pengetahuan budaya-budaya lain, Untuk itu wawasan dan gagasan multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam segala pendidikan.
Sejujurnya, konsep pendidikan yang pernah diterapkan di negara ini masih jauh dari harapan. Keberadaan sistem seperti Madrasah sendiri sudah cukup lama. Sayangnya, sebaik apapun sistem itu tetap saja tidak mampu 'menularkan'. Singkat saja, sistem pendidikan seharusnya mengarahkan anak didiknya untuk bisa berpikir dewasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, dan Insya Allah untuk bangsa ini. Dewasa yang dimaksudkan di sini, bukan sekedar bisa membedakan mana yang salah atau benar, tapi juga bisa mendahulukan mana yang menjadi kepentingan banyak orang dan kepentingan kelompok/pribadi. Saya akui, tidak mudah untuk mencapai harapan tersebut.
Secara operasional, pembinaan bangsa dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan guna memberikan prespektif, interpretasi dan warna lokal atas jalannya sejarah bangsa ini. Dengan memberikan identitas sejarah kepada penduduk lokal, masyarakat merasa mendapat tempat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) sebagai salah satu unsur pendidikan nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Peranan yang penting itu seirama dengan derap langkah pembangunan.Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat tugas madrasah adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh guna memasuki era otonomi daerah dan otonomi pendidikan.
Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar kita dapat memasuki era globlalisasi yang penuh dengan persaingan. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningakat kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.
Sekaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka tulisan ini akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh panitia yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut ;
1. Bagaimana Madrasah dan pendidikan agama Islam mengaktualisasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Bagaimana kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah?
3. Apa peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme?
C. TUJUAN
Adapun tujuan pembutan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Madrasah dan pendidikan agama Islam mengaktualisasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat
2. Untuk mengetahui kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah
3. Untuk mengetahui peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme
4. untuk memenuhi tugas mata kuliah selekta pendidikan yang diberikan kepada kami.
BAB II
PEMBAHASAN
Adapun visi dari madrasah dan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, berilmu, terampil dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.Sedangkan misinya adalah menciptakan lembaga yang islami dan berkwalitas, menjabarkan kurikulum yang mampu memahami kebutuhan anak didik dan masyarakat, menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompotensi dalam bidangnya dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berprestasi.
Berkaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka kami akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh pemerintah yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendidikan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya.
A. Kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama dimadrasah
Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama (Arief Subhan; 2005). Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan output-output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Karena sebelumnya eksistensi lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang Departemen Pendidikan Nasional Yang ada justru sebaliknya, madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.[1]
Sebelum di jelaskan hal-hal apa saja yang di lakukan oleh Depag dalam memajukan sekolah agama dan madrasah kiranya perlu di jelaskan posisi pendidikan Agama dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam telah lama eksis di bumi nusantara ini sejak masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai cukup berperan dalam mencerdaskan bangsa.
Pendidikan Islam sebagai lembaga di akuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara ekplisit. Sebagai mata pelajaran di akuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di berikan pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Lalu berikutnya Pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.
Untuk melihat eksistensi pendidikan Islam dalam ketiga kategori itu dalam UU No. 20 tahun 2003 baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :[2]
Pendidikan Islam sebagai Lembaga baik MI, MTs, MA atau MAK atau Perguruan Tinggi diatur dalam pasal 17 dan Pendidikan keagamaannya diatur dalam pasal 30. Pendidkan Islam sebagai mata pelajaran dapat dilihat dalam pasal 36 ayat
Adapun pendidikan Islam sebagai nilai pada hakikatnya adalah nilai yang membawa nilai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk , demokratis, egalitarian, dan humanis.
Berangkat dari kondisi diatas akan jelas sekali bahwa eksistensi Pendidikan Agama Islam di madrasah sangat jelas dan dapat dirasakan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memperdayaan dan sekaligus pengembangan Pendidikan Islam secara terus menerus. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam pembinaan Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pemerataan pendidikan, diarahkan untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun).
2. Peningkatan Mutu Pendidikan diseluruh jenjang pendidikan, baik ditingkat MI maupun MTs dan sertapeningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam disekolah Umum.
3. Efektifitas dan efisiensi artinya penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dengan memanfaatkan biaya yang minimal.[3]
Adapun dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaannya adalah dengan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pendidik. Dalam kacamata Departemen Agama setidaknya ada empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama , kompetensi keilmuan, Kedua, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manjerial dan keempat adalah kompetensi moral akademik dimana ia mesti menjadi contoh panutan bagi anak didik dan masyarakat. [4]
Jika pengembangan dan pemberdayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sistem pendidikan dan menggunakan pendekatan sistem maka, akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:[5]
1. Menyeimbangkan ketidaktentuan
2. Meningkatkan penghematan operasi-operasi
3. Memusatkan diri dari tujuan
4. Menyediakan fasilitas bagi control.
Selain dari masalah pendidik juga dilakukan pemberdayaan sarana dan fasilitas, pengkajian kurikulum yang selama ini dianggap masalah yang tak pernah kunjung selesai. Selain itu, pembinaan bersifat struktural dan kultural. Tampaknya secara kultural Depag masih mengalami kendala yang sangat serius dimana umat Islam dan masyarakat luas belum memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah di lingkungan Depag dengan asumsi bahwa pendidikan di lingkungan agama kurang berbobot. Tantangan ini memang cukup menarik, tapi dengan semangat yang tidak kunjung menyerah Depag terus melakukan upaya-upaya dan terobosan terus-menerus.[6]
B. Peran dan Fungsi Departemen Agama
Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan agama di sekolah dan madrasah tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selain UU No. 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Depag berpedoman kepada KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yakni pada pasal 2 dijelaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai beerikut : “ Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.”[7]
Adapun tugas dan fungsi bidang yang mengurusi pendidikan adalah Mapenda sebagaimana di sebut dalam pasal 31 yang menjelaskan sebagai berikut : “Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di Bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan serta sekolah luar biasa”.
Pada pasal 32 menjelaskan fungsi Bidang Mapenda, pada pasal 33 seksi-seksi yang terdapat dalam Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum. Pada pasal 34 penjelasan tugas dari seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diatas. Pada pasal 35 Tugas Pekapontren dan Penamas. Pada pasal 36 penjelasan tugas dari Pekapontren dan Penamas tersebut. Selanjutnya pada pasal 37-50 tentang pembagian seksi dan tugas dari bidang Pekapontren dan Penamas.[8]
Sejalan dengan modernisasi ekonomi dan politik orde baru ( ali dan effendi 1986 ) depag kemudian melamsirkan sejumlah langkah-langkah dalam modernisasi pendidikan islam. Dan madrasah kemudian menjadi sasaran utama kebijakan pendidikan depag, sehingga ia mengalami suatu proses pergeseran. Madrasah terus berkembang menjadi sekolah islam dibawah naungan depag.[9]
Proses ini bermula ketika depag yang saat itu dipimpin oleh Mukti Ali ( 1923-2004 ) berusaha lebih inisiatif menjadikan madrasah bagian dari pendidikan nasional. Setelah melalui proses panjang, usaha depag di bawah mukri ali melahirkan surat keputusan bersama ( SKB ) menteri agama,menteri kebudayaan dan pendidikan, dan menteri dalam negeri yang lebih dikenal dengan SKB 3 menteri no.6 tahun 1975 dan no. 037/ U/ 19975.
Dalam SKB 3 menteri tersebut digaris bawahi 3 poin adalah sebagai berikut :
1. Agar madrasah, dalam semua jenjang , dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat.
2. Agar lulusan madrasah dapat melanjukan kesekolah umum setingkat dan lebih atas.
3. Kurikulum yang diselenggarakan madrasah terdiri dari 70 % pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama.[10]
Memang baik jika para pengelola teknis dan administrtif madrasah kita disadari dengan niat ibadah dan keiklasan, namun demikian jangan menghilangkan mutu profesionalisme yang semakin menuntut kopetensi. Dengan semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyrakat kita makin terpengaruh oleh hasil-hasil iptek yang pada prinsipnya memberikan kenikmatan hidup dalam segala bidang kehuidupan bernegara.[11]
Untuk kedangkalan pengetahuan agama lulusan madrasah, Menteri Agama Munawir Sadzali mencoba menawarkan MAPK ( Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan/atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan menteri Agama Tarmizi Taher Mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon ” madrasah sebagi sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non-madrasah. Kebijakan ini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya.bahkan Malik Fajar Memantapkan eksistensi madraasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam penigkatan kualitas madrasah, yaitu (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah ; (3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi.[12]
Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah RI. Keseriusan itu diwujudkan dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu hal yang sangat penting untuk dilihat dari undang-undang tersebut adalah ditetapkannya standar nasional pendidikan yang mencakup antara lain sarana dan prasarana pendidikan sebagai acuan pengembangan pendidikan. Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpusatakaan. Dengan demikian, per-pustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan mempe-ngaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.[13]
C. Merespon Tantangan Globalisasi
Sebelum mengalami perkembangan seperti sekarang ini, madrasah hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun sejak mulai mengadopsi sistem pendidikan moderen yang berasal dari Barat sambil tetap mempertahankan yang sudah ada dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung iklim pembelajaran siswa dan pengajaran siswa, madrasah (atau sekolah Islam) sekarang sudah sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi madrasah sekarang ini sudah banyak yang menjalankan dengan apa yang disebut sebagai English Daily. Semua guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar harus berbicara dalam bahasa Inggris. Madrasah seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam Al-Azhar, sekolah Islam Al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh diantaranya. [14]
Kemampuan bahasa asing yang bagus di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, di beberapa madrasah dan sekolah Islam itu kemudian tidak hanya memberikan pengetahuan bahasa Inggris saja. Lebih dari itu, pengetahuan bahasa asing lainnya juga absolut diajarkan oleh madrasah seperti bahasa Arab misalnya. Atau bahasa Jepang, Mandarin dan lainnya pada tingkat Madrasah Aliyah.
Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan bahasa asing kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah.
Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya. Dari pendidikan keterampilan nantinya diharapkan akan berguna ketika para siswa lulus dari madrasah. Karena jika sudah dibekali dengan pendidikan keterampilan, ketika ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas misalnya, maka siswa dengan bekal keterampilan yang sudah pernah didapatnya ketika di madrasah tidak akan kesulitan lagi dalam upaya mencari pekerjaan.
Jadi, kiranya penting bagi madrasah untuk mengembangkan pendidikan keterampilan tersebut. Sebab, dengan begitu siswa akan langsung dapat mengamalkan ilmunya setelah lulus dari madrasah atau sekolah Islam. Namun semua itu tentunya harus dilakukan secara profesional.[15]
Dengan adanya pendidikan keterampilan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah, lulusan madrasah diharapkan mampu merespon tantangan dunia global yang semakin kompetitif. Dan nama serta citra madrasah juga tetap akan terjaga. Karena ternyata alumni-alumni madrasah mempunyai kompetensi yang tidak kalah kualitasnya dengan alumni sekolah-sekolah umum.
D. Madrasah di Era Modern
Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan (Haedar Nashir, 1999) dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang.
Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap sudah fasilitas didapat. Ma'had Al-Zaitun yang berlokasi di daerah Haurgelis (sekitar 30 KM dari pusat kota Indramayu), yang baru berdiri pada tahun 1994, juga telah menjadi incaran masyarakat modern kelas menengah ke atas, bahkan sebagian muridnya berasal dari negara-negara sahabat, seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dengan demikian, model pendidikan madrasah di lingkungan pesantren telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi.
Model-model pondok pesantren modern seperti itu, kini telah bermunculan di berbagai daerah. Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal misalnya, juga ada pondok pesantren "Darul Amanah" yang mengutamakan penguasaan bahasa asing yakni Bahasa Arab dan Inggris. Pondok Pesantren yang didirikan oleh para alumni Pondok Pesantren Modem Gontor Ponorogo pada tahun 1990 itu telah menampung sekitar 1300 santri (siswa).
Melihat kenyataan seperti itu, tuntutan pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan madrasah di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam (Al-Abrasyi, 1970; Jalaluddin dan Said, 1996).
Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran P-4) telah melahirkan elit politik yang tidak mampu tampil sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) bahkan memberikan kesan korup dan membodohi rakyat. Kegiatan penataran dan cerdas cermat P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) tidak lebih dari aktivitas ceremonial karakteristik. Disebut demikian karena kegiatan tersebut telah meloloskan para juara dari peserta yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para peserta penataran atau cerdas cermat P-4 berlomba-lomba menghafal butir-butir Pancasila tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini (Dradjat, 1971).
Setelah kebobrokan moral dan mental merebak dan merajalela, orang baru bangun dan sadar bahwa pendidikan moral yang selama ini dilakukan lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan yang lahir atas restu regim yang berkuasa. Upaya pembinaan moral yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.
Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956) yang dikenal dengan nama Taxonomy of Educational Objectives, yang mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAl (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance) seorang alumni Madrasah, bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Karena itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik. Bagi lembaga pendidikan "Madrasah", kedua standar keberhasilan (output dan outcome) yang mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat dipisahkan. Di samping Madrasah mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994). Itulah nilai plus madrasah dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek kognitif).
DAFTAR PUSTAKA
________________________________________
[1] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau :Khoirul Umam, Madrasah dan Globalisasi
[2] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[3] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau :Khoirul Umam, Madrasah dan Globalisasi
[4] ibit
[5] http://seekemal.wordpress.com/eksistensi-madrasah-dalam-system-pendidikan-nasional/ atau Dra. Hj Zulachah Ahmad Eksistensi Madrasah Dalam System Pendidikan Nasional
[6] http://seekemal.wordpress.com/eksistensi-madrasah-dalam-system-pendidikan-nasional/ atau Dra. Hj Zulachah Ahmad Eksistensi Madrasah Dalam System Pendidikan Nasional
[7] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[8] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026 atau Drs. Z. Arifin Nurdin, SH Gagasan Dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Di Sekolah Agama Dan Madrasah
[9] Jajat baharudi, Muslim modern: peta pendidikan Indonesia, ( Jakarta : PT rajaGrafindo persada, 2006 ) hal 65
[10] Ibit 66
[11] Djamaludin, kapita selekta pendidikan islam, hal 25
[12] http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/sejarah-perkembangan-kurikulum-bahasa-arab-di-madrasah-sekolah
[13] http://www.kampusislam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=198
[14] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026
[15] http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100026
0 Komentar
Penulisan markup di komentar